DANREM 102/PJG HADIRI PEMBUKAAN RAPAT KERJA PEMANTAPAN FC PENGENDALIAN KARHUTLA TAHUN 2020

Palangkaraya , Komandan korem (Danrem)102/ Pjg Kolonel Arm Saiful Rizal menghadiri pembukaan rapat kerja pemantapan FC pengendalian karhutla tahun 2020, bertempat di aula hotel Bahalap Jl. RTA milono km 1.3 Kota Palangka Raya, Rabu (04/03/20). Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, Danrem 102/Pjg Kolonel Arm Saiful Rizal, Sekditjen PPI vNovia widyaningtyas, Direktur PKHL,KLHK Basar Manulang,
Direktur reskrimsus Polda Kalteng Kombes Pol Pasma royce, yang mewakili dinas PMD Muryani, Kepala dinas lingkungan hidup Provinsi Kalteng Essau tambang, yang mewakili Kepala BMKG Palangka Raya, yang mewakili Kepala BPBPK Kalteng.

Dalam penyampaiannya Danrem 102/pjg Kolonel Saiful Rizal menghimbau agar masyarakat khususnya diwilayah Provinsi Kalimantan tengah diharapkan tidak lagi membakar lahan atau hutan dan turut serta menjaga kelestarian lingkungan agar tidak berdampak pada polusi udara yang selalu terjadi pada setiap tahunnya di wilayah Provinsi Kalimantan pada umumnya dan Kalimantan Tengah pada khususnya. Saiful Rizal juga menyampaikan untuk pengolahan lahan gambut dianjur kepada masyarakat dapat menggunakan Formula BIOS 44, yang terbukti banyak manfaatnya, selain dapat menghindari terbakar nya lahan gambut formula BIOS 44 juga mampu mengurai tanah yang tadinya tidak subur menjadi subur kembali. Ungkap Danrem.

Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Alpius Patanan memaparkan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas bencana 2020,
Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun rencana kontijensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif ” pentahelix” yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa.

Lebih lanjut Alpius Patanan menyampaikan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana serta Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum, ungkapnya.